INDONESIA DAPAT BERTAHAN PERANG MELAWAN SIAPAPUN

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat militer Hasnan Habib mengatakan tidak sepakat kalau dikatakan pertahanan Indonesia hanya mampu bertahan terhadap serangan Amerika Serikat (AS) selama sepekan. Menurutnya, kekuatan pertahanan Indonesia adalah dengan strategi gerilya. “Mana mau tentara AS masuk ke hutan-hutan?” kata Habib kepada Tempo News Room yang menghubungi melalui telepon, Jakarta Rabu (26/3) siang.
Pendapat Habib dikemukakan guna menanggapi pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengatakan Indonesia tidak akan mampu bertahan dari serangan AS dalam sepekan jika diserang. Sehingga, Indonesia tidak bisa keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bentuk protes terhadap agresi militer AS terhadap Irak.

Menurut Habib, Indonesia akan mampu bertahan jika rakyat Indonesia saling bersatu dan tidak menyerang yang lain. Jika rakyat Indonesia dapat melakukannya, kata bekas Asisten Perencanaan Umum Hankam itu, perang akan mampu bertahan lama. “Jika rakyat bersatu, selama 100 tahun juga perang tidak akan berakhir,” kata dia sambil tertawa.

Namun demikian, Habib membenarkan bahwa saat ini angkatan perang Indonesia menghadapi masalah yang serius. Dua masalah utama yang saat ini dihadapi Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kekurangan dana operasional dan peralatan yang tergolong usang. “Diantara lima negara ASEAN pertama, peralatan perang Indonesia yang paling menyedihkan,” katanya.

Menurut mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini, keputusan pemerintah untuk tidak keluar dari PBB sudah tepat. Ia melihat bahwa jika keluar dari PBB, Indonesia tidak akan memiliki akses ke lembaga-lembaga dana internasional seperti Bank Dunia. Selain itu, keadaan dunia akan kembali kepada hukum rimba, sehingga masing-masing negara akan bertindak sendiri-sendiri.

Walau begitu, dia juga menyadari bahwa lembaga internasional ini harus direformasi sehingga demokratis dan mencerminkan keadaan dunia saat ini. Salah satu bentuknya adalah penghapusan hak veto lima negara besar, termasuk Amerika. Kinerja PBB sendiri hingga saat ini sangat memprihatinkan. “Mana ada konflik di dunia ini yang berhasil diselesaikan PBB,” kata dia.

PERALATAN PERANG RI USANG

Sanggau,- Jika krisis Ambalat berbuntut peperangan antara Indonesia dan Malaysia, mampukah negara ini mengatasi lawan dari negeri Jiran tersebut. Banyak pengamat mengatakan secara personil Indonesia handal dan mampu mengatasi lawan dari manapun, namun apakah sekadar kemampuan personil cukup tanpa didukung teknologi dan peralatan memadai. Ini sebetulnya yang menjadi persoalan, mengingat sarana serta peralatan perang yang dimiliki Indonesia banyak yang sudah usang.

"Anggaran pertahanan kita terlalu kecil, sehingga untuk beli alat-alat perang yang baru tidak sanggup, akhirnya yang didapat peralatan-peralatan perang yang sudah tua," ujar Roliansyah SH MH, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sanggau kepada Pontianak Post, menyikapi krisis yang berkecamuk antarkedua negara buntut dari perseteruan memperebutkan Pulau Ambalat. Dia mencontohkan, Tentara Diraja Malaysia memiliki unit-unit kendaraan perang yang masih baru seperti tank Scorpio, sedangkan Indonesia hanya dengan unit yang sudah usang, belum lagi kepemilikan pesawat tempur. "Kita masih ingat, dulu mau beli pesawat Rusia sudah diributkan, akhirnya kita cuma mampu beli lima unit, sementara Malaysia 30 unit untuk yang sama," paparnya. Apalagi untuk membeli peralatan perang juga masih menunggu persetujuan DPR-RI, hingga akhirnya kondisi perlengkapan-perlengkapan perang Indonesia begitu minim. "Menurut saya untuk menyikapi permasalahan tersebut, ada baiknya tiap kabupaten serta kota di Indonesia mengalokasikan dana ke APBD mengenai anggaran perang," pungkasnya.

Dipaparkannya, semisal tiap kabupaten/kota mengalokasikan dana sebesar Rp 100 juta dengan persetujuan DPRD serta dari provinsi Rp 200 juta. Bisa dibayangkan dana yang terkumpul dari sekitar 500 kabupaten/kota serta 33 provinsi. "Jika rencana itu terealisasi, bukan mustahil setiap tahunnya peralatan perang Indonesia akan terpenuhi, dan mampu membeli unit-unit baru sesuai perkembangan teknologi," tandasnya.

Dia mencontohkan, bagaimana dulu ketika masa pemerintahan Soeharto dengan hanya menarik dana sebesar Rp 1000 bagi tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Yayasan Dana Amal Muslim, mampu membangun tempat-tempat ibadah. Sistem seperti ini ditambahkannya, jika diterapkan untuk kepentingan pertahanan bukanlah hal yang tidak mungkin. "Kita berharap ada Keputusan Mendagri mengenai hal ini," ucapanya. (ote)< Jika krisis Ambalat berbuntut peperangan antara Indonesia dan Malaysia, mampukah negara ini mengatasi lawan dari negeri Jiran tersebut. Banyak pengamat mengatakan secara personil Indonesia handal dan mampu mengatasi lawan dari manapun, namun apakah sekadar kemampuan personil cukup tanpa didukung teknologi dan peralatan memadai. Ini sebetulnya yang menjadi persoalan, mengingat sarana serta peralatan perang yang dimiliki Indonesia banyak yang sudah usang. "Anggaran pertahanan kita terlalu kecil, sehingga untuk beli alat-alat perang yang baru tidak sanggup, akhirnya yang didapat peralatan-peralatan perang yang sudah tua," ujar Roliansyah SH MH, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sanggau kepada Pontianak Post, menyikapi krisis yang berkecamuk antarkedua negara buntut dari perseteruan memperebutkan Pulau Ambalat. Dia mencontohkan, Tentara Diraja Malaysia memiliki unit-unit kendaraan perang yang masih baru seperti tank Scorpio, sedangkan Indonesia hanya dengan unit yang sudah usang, belum lagi kepemilikan pesawat tempur. "Kita masih ingat, dulu mau beli pesawat Rusia sudah diributkan, akhirnya kita cuma mampu beli lima unit, sementara Malaysia 30 unit untuk yang sama," paparnya. Apalagi untuk membeli peralatan perang juga masih menunggu persetujuan DPR-RI, hingga akhirnya kondisi perlengkapan-perlengkapan perang Indonesia begitu minim. "Menurut saya untuk menyikapi permasalahan tersebut, ada baiknya tiap kabupaten serta kota di Indonesia mengalokasikan dana ke APBD mengenai anggaran perang," pungkasnya. Dipaparkannya, semisal tiap kabupaten/kota mengalokasikan dana sebesar Rp 100 juta dengan persetujuan DPRD serta dari provinsi Rp 200 juta. Bisa dibayangkan dana yang terkumpul dari sekitar 500 kabupaten/kota serta 33 provinsi. "Jika rencana itu terealisasi, bukan mustahil setiap tahunnya peralatan perang Indonesia akan terpenuhi, dan mampu membeli unit-unit baru sesuai perkembangan teknologi," tandasnya. Dia mencontohkan, bagaimana dulu ketika masa pemerintahan Soeharto dengan hanya menarik dana sebesar Rp 1000 bagi tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Yayasan Dana Amal Muslim, mampu membangun tempat-tempat ibadah. Sistem seperti ini ditambahkannya, jika diterapkan untuk kepentingan pertahanan bukanlah hal yang tidak mungkin. "Kita berharap ada Keputusan Mendagri mengenai hal ini," ucapanya. (ote)